Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian’s Marriage Age Rule

Abstrak

Perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun menjadi perdebatan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan batas usia yang diharapkan dapat meredam praktik perkawinan anak, justru berdampak terhadap peningkatan ekstrim pengajuan dispensasi perkawinan. Paper ini mengurai argumentasi hukum dalam peraturan standar usia perkawinan yang telah berubah tersebut. Jenis paper ini termasuk dalam penelitian dasar (fundamental reseacrh) karena fokus pada kajian paradigmatik yang mendasari keberlakuan peraturan hukum. Metode pendekatan menggunakan pendekatan filosofis, karena pola pengkajian dalam paper ini berlandasakan pada penelusuran latar belakang, hakikat usia dan hakikat tanggungjawab dalam perkawinan. Data berasal dari peraturan usia perkawinan, naskah akademik UU Nomor 16 Tahun 2019, dan laporan SIPP Mahkamah Agung RI. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis meta-yuridis. Teknik ini berguna untuk mengungkap makna dan aspek-aspek di balik sebuah peraturan usia minimal perkawinan. Temuan dalam paper ini menegaskan 3 point yaitu, 1) argumentasi hukum perubahan usia perkawinan dalam perspektif meta-yuridis hanya berdasarkan pada pertimbangan politik global dan penerapan hak azasi anak yang tak seimbang, dari pada kepatuhan terhadap nilai-nilai natural fact, etika dan norma agama. 2) perubahan usia perkawinan menjadi 19 tahun yang dibangun berdasarkan usia rata-rata global, seharusnya memerlukan pertimbangan hukum islam, pengetahuan transdisipliner dan multiperspektif. 3) logika hukum yang dibangun dalam UU Nomor 16 tahun 2019 menunjukkan adanya penyelundupan gagasan yang masih berlindung dibalik dispensasi perkawinan dan upaya merekayasa pendewasaan secara admnistratif bukan pendewasaan secara biologis dan psikologis