Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers’ Children In Sarawak, Malaysia

Abstrak

Indonesia salah satu negara yang meratifikasi United Nations Convention on The Rights of the Child tahun 1990, yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-undang Perlidungan Anak. Namun demikian, Indonesia masih belum cukup berhasil dalam memberikan proteksi kepada anak-anak. Salah satunya adalah memberikan perlindungan pada anak-anak buruh migrant illegal yang lahir di negara tempat mereka bekerja. Tercatat 43.445 anak-anak tanpa kewarganegaraan di Sarawak Malaysia. Karena tidak memiliki kewarganegaraan, mereka menjadi tidak memiliki akses untuk mendapatkan hak yang paling pendasar seperti Pendidikan.

               Metode penelitian yang digunakan  memadukan dua metode yaitu yuridis normative dan socio legal research. Tujuannya  untuk melihat apakah hukum  yang tertulis dalam pakteknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak buruh migran penyandang stateless atau tidak.  Penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi agar  memperoleh solusi yang tepat.  

               Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki aturan tertulis dan sudah melakukan upaya memberikan akses keadilan bagi anak buruh migran yang berstatus stateless, namun belum sepenuhnya berhasil karena permasalahannya yang begitu kompleks dan harus melibatkan beberapa pihak terutama bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dan para pemilik perkebunan.  Perlu upaya yang lebih keras dan terkordinasi, agar hak  atas hak memiliki identitas negara bagi anak buruh migran dapat terpenuhi.