BUDAYA FEODAL PADA MASYARAKAT MISKIN DATARAN TINGGI IJEN

Latifatul Izzah; Hairus Salikin
Fakultas Sastra Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember, Jawa Timur 68121
e-mail: latifatul.izzah@yahoo.co.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan mengenai: Mengapa Indonesia sudah merdeka tetapi masih ada budaya feodal pada masyarakatnya khususnya masyarakat di kawasan dataran tinggi Ijen ? Persoalan tersebut ditelusuri dengan beberapa pertanyaan antara lain: 1) Apa  yang menyebabkan PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) mendapat  HGU (Hak Guna Usaha) dari pemerintah untuk mengelola perkebunan kopi yang ada di dataran tinggi Ijen?; 2) Mengapa masyarakat sekitar dataran tinggi Ijen hanya menjadi buruh di rumahnya sendiri ?. Manfaat dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat  digunakan  untuk  membuktikan  teori  bahwa:  (1)  masyarakat  desa  mempunyai pandangan hidup yang sederhana, artinya hidup itu hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Terbukti bahwa mata pencaharian masyarakat di 6 desa di Kec. Sempol Kab. Bondowoso  adalah  menjadi  buruh  tani  PTPN  XII; (2) dominasi negara yang diwakili PTPN XII sangat besar dan ironisnya rakyat tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang memang seharusnya terjadi. Penelitian  ini   menggabungkan  metode  historis  dan  antropologi-politik, khususnya  penggunaan  teori  involusi  pertanian  dan  teori  hegemoni untuk membedah mengapa budaya feodal masih tetap hidup dalam masyarakat yang sudah merdeka khususnya di dataran tinggi Ijen. Penelitian ini didasarkan atas dua kelompok data, yaitu data primer dan data sekunder. 

Kata Kunci:

Budaya Feodal, Masyarakat miskin, Dataran tinggi Ijen.

Pendahuluan
Pada masa Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch berkuasa di Indonesia Tahun 1830-1840 menerapkan kebijakan cultuurstelsel pada masyarakat Jawa untuk menanam tanaman agroindustri (kopi, tebu dll) yang laku keras di pasaran Eropa pada saat itu. Peter Boomgard dalam buku Anak Jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880 mencatat, tanam paksa mewajibkan petani mengalokasikan seperlima lahan untuk tanaman Eropa, yakni kopi, tebu, nila, teh dan tembakau  (tanaman  Agroindustri).  Para  petani  Jawa  tidak  terbiasa  menanam  tanaman agroindustri,  karena  sudah  terbiasa  menanam  tanaman  padi-padian  dan  umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Raja-raja feodal Jawa sudah terbiasa mendoktrin rakyatnya dalam hikayat-hikayat untuk menanam padi-padian dan umbi-umbian untuk kemakmuran rakyatnya, sehingga ketika van Den Bosch memaksa petani untuk menanam tanaman agroindustri membawa dampak yang luar biasa bagi banyak petani Jawa. Para petani dipaksa berjalan berkilo-kilo meter dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi, dan  kadang-kadang  harus  meninggalkan  desa  selama  berbulan-bulan,  hidup  di  tempat penampungan sementara dekat dengan area perkebunan kopi. Dampak dari kebijakan itu bisa kita rasakan saat ini bahwa tanaman kopi yang dipaksa ditanam di dataran tinggi mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan tanaman subsisten, karena harga penjualan kopi sesuai dengan nilai dolar. Namun persoalannya sekarang,  apakah  masyarakat  dapat  merasakan  manfaatnya  dari  penanaman  kopi peninggalan  pada  masa  Belanda  atau  malah  sebaliknya  menjadi  buruh  tani  di  rumah sendiri. 
Daerah perkebunan besar dengan komoditi kopi adalah di wilayah Jawa Timur, khususnya  di  daerah  eks  Karesidenan  Besuki  dan  Malang  (James  J.  Spillane,  1990). Berdasarkan  jenis  pengusahaannya,  tanaman  kopi  diusahakan  oleh  perkebunan  rakyat, pemerintah dan swasta. Perkebunan rakyat umumnya dilakukan oleh rakyat yang sebagian besar  hasilnya  untuk  dijual  dengan  luas  areal  pengusahaannya  dalam  skala  terbatas. Perkebunan  besar  milik  pemerintah  dan  swasta  mengolah  hasil  kebun  di  lokasi perkebunannya sampai siap untuk diekspor. Sedangkan sebagian besar petani pekebun kopi  rakyat  masih  mengolah  biji  kopi  secara  sederhana  dan  dijual  kepada  pedagang pengepul yang menjelajah dari desa ke desa dan menampung hasil olahan dari petani pekebun dalam bentuk kopi asalan (glondongan). 
Salah satu perkebunan milik pemerintah di Jawa Timur adalah perkebunan PTPN XII yang terletak di daerah pegunungan Ijen Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso. PTPN XII merupakan penghasil kopi Robusta dan kopi Arabika (Java Coffee) terbesar di Indonesia.  Produksi  kopi  Indonesia  sebagian  besar yaitu  50-90  %  diekspor.  Ekspor Indonesia hampir seluruhnya diekspor dalam bentuk biji kering dan hanya sebagian kecil dalam bentuk hasil olahan. Tujuan utama ekspor kopi Indonesia adalah Jerman, Jepang, Amerika  Serikat,  Korea  Selatan  dan  Itali  yang  dikenal  dengan  Java  Coffee  (Indah Suhartini, 2011). 
Ekonomi perkebunan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan di Kabupaten Bondowoso yang masih didominasi oleh sektor pertanian, karena tanaman yang dikembangkan merupakan komoditi ekspor dengan pasar yang tetap dan kualitas yang relatif dapat bersaing. Komoditas kopi diharapkan dapat memberikan peranan dalam jangka  panjang  sebagai  sumber  pembangunan  yang  dapat  menopang  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso.
Kecamatan  Sempol  sebagai  wilayah  kajian  dalam  penelitian  ini  terletak  di pegunungan Ijen sebelah selatan Kabupaten Bondowoso, dengan jarak 74 km dari kota Bondowoso. Pegunungan Ijen terletak di bagian ujung timur Pulau Jawa mulai dari Selat Bali sampai daerah Kabupaten Bondowoso meliputi luas 500 km2, terdiri dari endapan vulkanik antara lain abu gunung api, lapili dan leleran lava. Daerah Ijen dan sekitarnya terdiri dari dataran tinggi, bukit-bukit gunung api dalam kaldera, lereng dan dataran yang merupakan daerah pengendapan (Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 1986). 
Kecamatan  Sempol  memiliki  alam  yang  berbukit  karena  terletak  di  lereng pegunungan Ijen, memiliki ketinggian antara 1050 meter s/d 1550 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-ratanya 18 derajat Celcius. Batuan pegunungan Ijen terdiri dari batuan Pyroxeen  andesit,  bazalt  dan  sedikit  horblende,  karena  terletak  pada  dataran  tinggi, tanahnya dipengaruhi oleh hasil letupan Gunung Merapi, sehingga bentuk tanah berwarna kelabu, kelam oleh kadar humus arang dan unsur-unsur hara  yang tinggi. Kecamatan Sempol dengan luas wilayah 217,20 km2 terdiri dari 6 desa antara lain: Desa Sempol, Desa Kalianyar, Desa Kalisat, Desa Jampit, Desa Kaligedang dan Desa Sumber Rejo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2000). Secara ekologis wilayah Sempol sangat  cocok  ditanami  kopi  sehingga  sebagian  besar  wilayahnya  dijadikan  sebagai perkebunan kopi. Secara  historis,  posisi  PTPN  XII  sangat  diuntungkan.  Betapa  tidak,  ketika Indonesia  merdeka  perkebunan-perkebunan  milik  Belanda  dinasionalisasi.  PTPN  XII berhasil mendapat HGU (Hak Guna Usaha)  dari pemerintah, artinya perkebunan kopi yang ada di dataran tinggi Ijen Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso milik Belanda beralih  hak  pengelolaannya  pada  PTPN  XII.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Mengapa Indonesia sudah merdeka tetapi masih ada budaya feodal pada masyarakatnya khususnya masyarakat di kawasan dataran tinggi Ijen ? Agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, maka permasalahan ini ditelusuri dengan beberapa pertanyaan yaitu: 

1.	Apa  yang menyebabkan PTPN XII mendapat  HGU (Hak Guna Usaha) dari pemerintah untuk mengelola perkebunan kopi yang ada di dataran tinggi Ijen?
2.	Mengapa masyarakat sekitar dataran tinggi Ijen hanya menjadi buruh di rumahnya sendiri ?

Tinjauan Pustaka
      Feodalisme yang dimaksud adalah suatu cara berekonomi atau suatu system ekonomi dimana raja, keluarganya dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan dan rakyat petani sebagai abdi. Jadi, dalam cara berekonomi feodalisme, alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan bangsawan. Bahkan, rakyat juga menjadi milik raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan penguasa. Kondisi ini memunculkan adanya hubungan patron klien. Menurut James Scott, hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnyanya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak . Adapun arus patron ke klien yang dideteksi oleh James Scott berkaitan dengan kehidupan petani adalah:
•	Penghidupan subsistensi dasar yaitu pemberian pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocoktanam,
•	Jaminan krisis subsistensi, patron menjamin dasar subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh permasalahan pertanian (paceklik dll) yang akan mengganggu kehidupan kliennya,
•	Perlindungan. Perlindungan dari tekanan luar,
•	Makelar dan pengaruh. Patron selain menggunakan kekuatannya untuk melindungi kliennya, ia juga dapat menggunakan kekuatannya untuk menarik keuntungan/hadiah dari kliennya sebagai imbalan atas perlindungannya,
•	Jasa patron secara kolektif. Secara internal patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomisnya secara kolektif. Yaitu mengelola berbagai bantuan secara kolektif bagi kliennya ( Adi Prasetijo, 2015)
Kerangka Teori 
Penelitian yang berjudul “Budaya Feodal Pada Masyarakat Miskin Dataran Tinggi Ijen  ” dibedah dengan teori Involusi Pertanian karya Clifford Geertz dan teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci. Karya Clifford Geertz  bisa dilacak dalam buku Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia (1963). Tesis tersebut dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut:  
Pertama, kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) adalah membawa produk pertanian dari Jawa yang subur ke pasar dunia, di mana produk-produk tersebut sangat dibutuhkan  dan  laku,  tanpa  mengubah  secara  fundamental  struktur  ekonomi  pribumi. Namun, pemerintah kolonial tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia, seperti halnya Inggris pada masa yang sama, sehingga kepentingan utama  Pemerintah  Belanda  tetaplah  bertumpu  pada  koloninya:  Hindia  Belanda. 
Kedua,  upaya  pemerintah  kolonial  untuk  meraih  pasar  internasional  adalah mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan ini mewujudkan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, yang oleh JH Boeke (1958) disebut dualisme ekonomi. 
Ketiga,  pada  sektor  domestik,  ada  satuan  pertanian  keluarga,  industri  rumah tangga, dan perdagangan kecil. Kalau pada sektor ekspor terjadi peningkatan yang dipicu oleh harga komoditas dunia, maka sektor domestik justru mengalami kemerosotan dan kemunduran.  Tanah  dan  petani  semakin  terserap  ke  sektor  pertanian  komersial  yang dibutuhkan  Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  perdagangan  dunia. 
Keempat, akibatnya adalah semakin meningkatnya populasi petani yang berupaya melakukan  kompensasi  penghasilan  uang  ,  hal  ini  semakin  dimantapkan  menjadi kebiasaan dengan intensifikasi produksi pertanian subsisten. Proses pemiskinan di pedesaan Jawa dijelaskan Geertz dalam konteks ini. Kemiskinan di Jawa adalah produk interaksi antara penduduk pribumi (petani di Jawa) dan struktur kolonial pada tingkat nasional dalamkontek-politik,ekonomi. 
Adapun  keterkaitan  proses  pemiskinan  dan  tesis  involusi  pertanian  di  Jawa, dijelaskan  Geertz  sebagai  suatu  pola  kebudayaan  yang  memiliki  suatu  bentuk  yang definitif, yang terus berkembang menjadi semakin rumit ke dalam. Pertanian dan petani Jawa secara khusus, dan kehidupan sosial orang Jawa secara umum, harus bertahan untuk menghadapi realita meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan kolonial melalui proses kompleksifikasi internal. Teori Geertz dipergunakan untuk membedah sikap pasif dari masyarakat petani  dataran tinggi Ijen. 
Teori Involusi Pertanian diformulasikan dengan teori Hegemoni. Yang dimaksud teori Hegemoni adalah  suatu  pandangan  hidup  dan  cara  berpikir  yang  dominan,  yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan ; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. 
Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok  masyarakat  yang  akhirnya  berubah  menjadi  doktrin  terhadap  kelompok masyarakat  lainnya  dimana  kelompok  yang  didominasi  tersebut  secara  sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang sebenarnya terjadi (Nezar Patria, 1999). Kondisi ini  terjadi  di  dataran  tinggi  Ijen.  PTPN  XII  sebagai  pemegang  HGU  mendominasi kehidupan masyarakatnya. Begitu sebaliknya masyarakat dengan sukarela dan secara sadar menerimanya. 

Metode Penelitian 
Penelitian yang berjudul “Budaya Feodal Pada Masyarakat Miskin Dataran Tinggi Ijen”  ini adalah penelitian sejarah maka rancangan penelitian yang akan  digunakan adalah rancangan  penelitian menurut metode sejarah. Dalam metode penelitian sejarah maka  tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan meliputi, penentuan topik (obyek Penelitian), heuristik (pencarian sumber/pengumpulan data penelitian), kritik sumber (verifikasi data), seleksi dan kategorisasi, analisis data, dan penulisan sejarah (historiografi). 

HGU (Hak Guna Usaha) Jatuh ke Tangan  PTPN XII
Perkebunan PTPN XII di Kecamatan Sempol biasa disebut perkebunan Kalisat Jampit, pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1890-an  oleh  Gerhard  David  Birnie,  pengelolaannya  dibawah  pengawasan  David  Birnie Administrate  Kantoor.  Pada  tahun  1950-an  perkebunan  ini  dibawah  pengawasan Landbouw Matschappij Oud Djember. Kemudian pada tahun 1958, kebun tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi PPN kesatuan Jawa Timur VII. Pada tanggal 11 Maret 1996 berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara XII (Persero) atau disingkat PTPN XII, yang merupakan peleburan dari PT Perkebunan XIII, PT. Perkebunan XXVI, dan PT. Perkebunan XXIX, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996. 
Pendirian PTPN XII (Persero) tersebut dituangkan dalam akte notaris Nomor 45 tanggal 11 Maret 1996 dari Notaris Harul Kamil, SH di Jakarta. Terjadi  perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Akte No. 62 tanggal 24 Mei 2000 oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. dan selanjutnya dalam rangka penyesuaian dengan UU Perseroan Terbatas  yang baru (UU No. 40 tahun 2007) ada pembaharuan dengan Akte No. 30 Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum tanggal 16 Agustus 2008 (Annual Report PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) Tahun 2013). Pengelolaan dataran tinggi Ijen oleh PTPN XII berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) No. 70/HGU/BPN RI/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia . HGU akan berakhir pada tanggl 31 Desember 2036. Pilihan pemerintah jatuh ke tangan PTPN XII bukan tanpa alasan, namun sudah benar-benar dipikirkan oleh pemerintah. PTPN XII adalah perusahaan BUMN yang dikelola dengan profesional sehingga pemerintah diuntungkan dengan share profit yang besar pada tiap tahunnya. Terbukti pada Tahun 2013 pemerintah mendapatkan profit sebesar Rp 1,159 Triliun dari PTPN XII (Irwan Basri, 2013). 
PTPN XII yang terletak di dataran tinggi Ijen terdiri dari  Perkebunan Blawan dan Perkebunan Kalisat Jampit dengan luas areal 83.090 ha. Dataran tinggi Ijen terletak pada ketinggian 1100-1550 meter di atas permukaan air laut. Tingkat ketinggian yang berbeda-beda inilah cita rasa setiap jenis kopi yang dihasilkan menjadi beragam dan khas. Desa-desa yang dikelola perkebunan Blawan adalah Desa Kalianyar, Desa Kaligedang dan Desa Sumber Rejo. Desa-desa yang dikelola perkebunan Kalisat Jampit antara lain Desa Kalisat, Desa Jampit dan Desa Sempol. Mayoritas yang ditanam di perkebunan Blawan dan perkebunan Kalisat Jampit adalah kopi Arabika yang lebih dikenal dengan sebutan Java Coffee. Java Coffee sebagai produk unggulan dari PTPN XII yang dieksport ke wilayah Eropa.    
    Secara  historis,  posisi  PTPN  XII  sangat  diuntungkan.  Betapa  tidak,  ketika Indonesia  merdeka  perkebunan-perkebunan  milik  Belanda  dinasionalisasi.  PTPN  XII berhasil mendapat HGU (Hak Guna Usaha)  dari pemerintah, artinya perkebunan kopi yang ada di dataran tinggi Ijen Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso milik Belanda beralih  hak  pengelolaannya  pada  PTPN  XII. Otomatis  6  desa yang  terletak  di Kecamatan  Sempol  (Desa  Sempol,  Desa  Kalianyar,  Desa  Kalisat,  Desa  Jampit,  Desa Kaligedang dan Desa Sumber Rejo) yang berada di sekitar dataran tinggi Ijen menjadi wilayah PTPN XII.
   Dengan diperolehnya HGU (Hak Guna Usaha) maka seluruh tanah yang digunakan oleh masyarakat Sempol sebagai pemukiman penduduk adalah lahan milik perkebunan  PTPN  XII.  Tanah  yang  ditempati  ini  tidak  dipungut  pajak  yang  harus dibayarkan kepada pemerintah setiap tahunnya, tetapi PTPN XII Kalisat yang membayar pajak  Bumi  dan  Bangunannya.  Melihat  realita  seperti  ini,  betapa  besar  hegemoni pemerintah  yang  diwakili  PTPN  XII  ini  terhadap  wilayah  dataran  tinggi  Ijen  dan sekitarnya yaitu 6 desa yang berada di Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso. Sebuah Kecamatan  yang terletak didataran tinggi Ijen dengan tingkat elevasi yang tinggi dan tempat yang subur bagi perkebunan kopi Arabika (Java Coffee). Ibarat potongan tanah surga bagi Java Coffee yang sudah terkenal di daratan Eropa sejak jaman pemerintah kolonial Belanda.

Terpeliharanya Budaya Feodal
      Kekuasaan raja-raja feodal dilanjutkan ketika Belanda mengeksploitasi tanah-tanah di Indonesia. Posisi tawar yang lemah dari raja-raja Indonesia mengakibatkan para elite tradisional menjadi kepanjangan tangan Belanda dalam memobilisasi para petani  untuk menanam tanaman agroindustri (Kopi, Tembakau, Nila, tebu dll). Para petani sudah terbiasa dibentuk mentalnya oleh para penguasa feodal sebagai abdi yang harus selalu patuh pada para penguasa. Ilustrasi tersebut terjadi di dataran tinggi Ijen sampai sekarang. Pada awalnya hak erfpacht dataran tinggi Ijen  pada masa colonial jatuh ke tangan keluarga Birnie yang kemudian tanahnya ditanami kopi jenis Arabika. Ternyata dataran tinggi Ijen sangat cocok ditanami kopi Arabika. Kopi yang laku keras di pasaran Eropa pada saat itu. 
Ketika Indonesia merdeka dan terjadi nasionalisasi perusahaan perusahaan asing, maka dataran tinggi Ijen yang terdiri dari pabrik serta perkebunan kopi di Blawan maupun di Kalisat Jampit Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso menjadi milik pemerintah Indonesia. Penguasaan perkebunan Blawan dan perkebunan Kalisat Jampit jatuh ke tangan PTPN XII dengan mendapat kekuatan hukum dari pemerintah melalui pemberian HGU (Hak Guna Usaha). Pemberian HGU sama saja ketika terjadi pemberian hak Erfpacht (hak sewa) oleh pemerintah colonial Belanda kepada keluarga Birnie. Masyarakat dataran tinggi Ijen akan tetap selamanya menjadi buruh di rumahnya sendiri, karena mereka yang ada di 6 desa di dataran tinggi Ijen adalah mayoritas menjadi tenaga harian lepas yang hanya dibayar Rp 750.000/bulan. Kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan jaman colonial. Posisi yang sangat diuntungkan adalah tuannya yaitu para komisaris, direksi beserta jajarannya. Gaji Direksi utama sebesar Rp 69.896.000,-/bulan ditambah tunjangan tunjangan yang lain, berbanding terbalik dengan gaji para buruh yang sangat rendah. Padahal peran para buruh sangat luar biasa pada proses produksi PTPN XII. Gambaran seperti ini sesuai dengan pandangan para ahli bahwa perkebunan besar justru bersifat anti pembangunan dan menyebabkan “kemiskinan kronis” (persistent poverty) di pedesaan. Secara mikro, sistem ini tidak memberikan kesejahteraan yang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, terutama bagi para  buruh dan keluarganya. Bahkan secara makropun, perkebunan besar tidak mampu  mendorong perkembangan ekonomi lokal karena sifatnya yang self-contained berbentuk enclave. Yang lebih miris lagi adalah mengekalkan sekaligus memelihara budaya feodal agar tetap hidup dalam masyarakat dataran tinggi Ijen. Terbukti bahwa masyarakatnya hanya menjadi buruh yang harus patuh pada majikannya (PTPN XII) tanpa ada resistensi. Pemenuhan semua kebutuhan subsisten masyarakat dataran tinggi Ijen oleh PTPN XII adalah alat untuk meninabobokkan masyarakat agar tetap patuh dan tidak mengadakan resistensi.
	Berkaitan dengan kehidupan petani menurut James Scott bahwa hubungan patron klien terjadi dalam kerangka kehidupan subsisten yaitu pemberian pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocok tanam , dan itu  terjadi pada 6 desa di dataran Tinggi Ijen (Desa Sempol, Desa Kalianyar, Desa Kalisat, Desa Jampit , Desa Kaligedang dan Desa Sumber Rejo). PTPN XII sebagai penguasa memberikan pekerjaan tetap dan tanah untuk bercocok tanam pada masyarakat yang ada di 6 desa tersebut. Masyarakat dengan sukarela bekerja untuk PTPN XII tanpa adanya resistensi. Gambaran kehidupan di dataran tinggi Ijen sesuai dengan tesis dari Clifford Geertz, antara lain:
	Pertama, kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) adalah membawa produk pertanian dari Jawa yang subur ke pasar dunia, di mana produk-produk tersebut sangat dibutuhkan  dan  laku keras,  tanpa  mengubah  secara  fundamental  struktur  ekonomi  pribumi. Namun, pemerintah kolonial tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia, seperti halnya Inggris pada masa yang sama, sehingga kepentingan utama  Pemerintah  Belanda  tetaplah  bertumpu  pada  koloninya:  Hindia  Belanda. Produk tanaman agroindustri (kopi, tebu, nila dll) yang dieksploitasi dari Indonesia sangat laku keras di pasaran Eropa. Belanda tidak perlu mengubah struktur ekonomi pribumi, karena mainset para petani Indonesia sudah dikronstruk oleh penguasa pribumi menjadi orang yang patuh dan nrimo dengan kondisi yang ada. Yang terpenting bagi pribumi bahwa kehidupan subsistennya sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu mengadakan resistensi terhadap penguasa. Kondisi ini terjadi di 6 desa di dataran tinggi Ijen sebagai wilayah HGU dari PTPN XII. PTPN XII memenuhi kebutuhan subsisten masyarakatnya dengan mempekerjakan mereka di kebun Blawan dan Kebun Kalisat Jampit. Memberi fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan, tempat ibadah dll. Pemenuhan kebutuhan subsisten dan perlindungan pada masyarakatnya merupakan modal bagi PTPN XII untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai patron pada masyarakat di dataran tinggi Ijen.
Kedua,  upaya  pemerintah  kolonial  untuk  meraih  pasar  internasional  adalah mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan ini mewujudkan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, yang oleh JH Boeke (1958) disebut dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi terjadi karena masyarakat tidak tertarik untuk menjadi pribumi yang berdikari, pribumi yang bekerja untuk kemajuan dirinya, tetapi menjadi pribumi yang patuh pada majikannya. Kondisi ini tetap dijaga oleh pemerintah colonial yang sekarang ini posisinya digantikan oleh PTPN XII, sehingga mudah untuk mendorong para petani mencukupi kebutuhan pasar ekspor PTPN XII ( dulu pemerintah colonial ), tanpa takut terjadi kompetisi yang sewaktu-waktu menggantikan posisi tuannya untuk menjadi pengekspor tanaman agroindustri. Pada saat ini PTPN XII tidak pernah khawatir masyarakat yang ada di dataran tinggi Ijen menggantikan posisinya untuk menghasilkan sendiri kopi Arabika (Java Coffee), karena mereka hanyalah buruh yang dieksploitasi tenaganya untuk mencukupi kebutuhan Java Coffee di pasaran Eropa. Masyarakat tidak pernah diberi ruang untuk berfikir menjadi petani yang berdikari.
Adapun  keterkaitan  proses  pemiskinan  dan  tesis  involusi  pertanian  di  Jawa, dijelaskan  Geertz  sebagai  suatu  pola  kebudayaan  yang  memiliki  suatu  bentuk  yang definitif, yang terus berkembang menjadi semakin rumit ke dalam. Pertanian dan petani Jawa secara khusus, dan kehidupan sosial orang Jawa secara umum, harus bertahan untuk menghadapi realita meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan kolonial melalui proses kompleksifikasi internal. Teori Geertz dipergunakan untuk membedah sikap pasif dari masyarakat petani  dataran tinggi Ijen. Sikap pasif tersebut muncul antara lain karena:  SDMnya sangat rendah, cara berfikirnya sangat sederhana hanya untuk mencukupi kebutuhan subsisten keluarganya, fasilitas yang dicukupi oleh patronnya yaitu PTPN XII (mulai dari rumah, tanah untuk peternakan, tanah untuk bercocok tanam, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah dll), jauh dari pusat perbelanjaan ( seperti Matahari Department Store dll. ) sehingga dapat menekan sifat-sifat konsumtif masyarakatnya. Sikap yang ada hanyalah nrimo dengan keadaan yang ada atau mereka memang orang-orang yang malas berfikir kritis untuk memajukan dirinya. 

Teori Involusi Pertanian diformulasikan dengan teori Hegemoni. Yang dimaksud teori Hegemoni adalah  suatu  pandangan  hidup  dan  cara  berpikir  yang  dominan,  yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan ; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. Berdasarkan pemikiran Gramsci tersebut dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok  masyarakat  yang  akhirnya  berubah  menjadi  doktrin  terhadap  kelompok masyarakat  lainnya  dimana  kelompok  yang  didominasi  tersebut  secara  sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang sebenarnya terjadi (Nezar Patria, 1999). Kondisi ini  terjadi  di  dataran  tinggi  Ijen.  PTPN  XII  sebagai  pemegang  HGU  mendominasi kehidupan masyarakatnya. Begitu sebaliknya masyarakat dengan sukarela dan secara sadar menerimanya, karena semua kebutuhannya terpenuhi.

Menjadi Buruh Di Rumahnya Sendiri
	Menjadi buruh di rumahnya sendiri, sebuah kalimat yang ironis kedengarannya. Namun itu sebuah realita kehidupan masyarakat yang ada di dataran tinggi Ijen. Pesona dataran tinggi Ijen tidak hanya karena keindahan alamnya , tetapi merupakan potongan tanah surga  untuk Java Coffee (kopi Arabika) sejak jaman colonial Belanda namun tidak mampu mendongkrak perekonomian masyarakatnya, karena status masyarakatnya hanya sebagai buruh pada perkebunan Blawan dan perkebunan Kalisat Jampit milik PTPN XII. Produksi Java Coffee tidak bisa dipaksa di tempat lain dengan tingkat elevasi yang sama antara 1000-1550 m di atas permukaan laut. Cita rasa yang khas dari Java Coffee (kopi Arabika) dataran tinggi Ijen tidak dapat diganti dari tempat lain, walaupun sama-sama kopi Arabikanya. Pasar Eropa sampai sekarang tetap membutuhkan Java Coffee dari dataran tinggi Ijen. Peluang tersebut tidak disia-siakan oleh PTPN XII, Java Coffee dijadikan produk unggulannya. 90 % hasil Java Coffee untuk kepentingan pasar Eropa, sedangkan 10 % nya untuk kepentingan pasar local Indonesia.
	Kehidupan masyarakat di 6 desa di dataran tinggi Ijen (Desa Sempol, Desa Jampit, Desa Kalianyar, Desa Kaligedang, Desa Sumber Rejo, Desa Kalisat) di Kecamatan Sempol seperti sudah menjadi takdir bagi mereka. Mayoritas masyarakatnya bekerja di PTPN XII khususnya kebun Blawan dan Kebun Kalisat Jampit hanya sebagai buruh bukan sebagai pegawai yang mempunyai skill. Masyarakat yang bermukim Di Kecamatan Sempol mendiami tanah-tanah perkebunan baik untuk tempat tinggal, infrastruktur umum dll.  Masyarakat yang berdomisili diwajibkan bekerja di perkebunan. Struktur sosial masyarakat perkebunan sangat terlihat antara atasan dan bawahan, terdapat dua struktur sosial yaitu Buruh Harian Lepas (KHL) dan Buruh Harian Tetap (KHT).  Buruh harian lepas bekerja mulai jam 05.30 sampai jam 13.00 dengan gaji Rp 25.000 perhari. Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Buruh harian lepas antara lain merawat pohon kopi, mipil (membersihkan tangkai kecil), pemupukan, pemetikan kopi saat musim panen tiba dll. Rumah buruh harian lepas berbeda dengan buruh harian tetap, bagi buruh harian tetap tanah dan rumah mereka telah disediakan oleh perusahaan yang terletak di sepanjang jalan, sedangkan rumah-rumah buruh harian lepas berjejer diperumahan yang lebih masuk ke dalam (tidak di sepanjang jalan) telah disediakan juga oleh PTPN XII.
 Bagi buruh harian lepas perusahaan hanya menyediakan tanah untuk lahan tempat tinggal sedangkan rumahnya membangun sendiri. Rumah-rumah para buruh sangat sederhana, antara rumah buruh yang satu dengan yang lain hampir sama dan tidak ada perbedaan yang mencolok, hal ini dikarenakan tanah yang mereka pakai untuk tempat tinggal merupakan tanah perkebunan, jika ada masyarakat yang ingin membangun atau membetulkan rumah harus seijin pihak perkebunan dengan mengikuti beberapa prosedur yang harus dipenuhi.
Menurut warga setempat dan keadaan di lapangan sejak lahirnya reformasi sebagian masyarakat berani mendirikan rumah tembok yang sebelumnya rumah-rumah mereka terbuat dari anyaman bambu dan papan, terbukti ada sebagian rumah warga menggunakan tembok penuh meskipun berada di atas tanah perkebunan. Pasca lahirnya reformasi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sempol sedikit diberi keleluasaan dan dimanjakan oleh pihak perkebunan. Hal tersebut terbukti dari lengkapnya berbagai infrastruktur umum yang telah disediakan pihak perkebunan mulai dari sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (Puskesmas), infrastruktur jalan, lahan ternak, dan membebaskan pajak rumah.  
Pemerintah kecamatan, pemeritah desa, dan perkebunan merupakan satu kesatuan sistem yang sangat sistematis. Tiga lembaga tersebut menjadi wadah yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Semua aktifitas dari masing-masing lembaga saling kait mengkait, jika salah satu lembaga mempunyai agenda kegiatan baik acara kecamatan atau desa maka ketiga lembaga akan memfasilitasi lembaga lain dan saling mensuport demi berjalannya kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan. 
Fasilitas yang diberikan PTPN XII tidak hanya sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (Puskesmas), infrastruktur jalan, dan membebaskan pajak rumah. Selain fasilitas tersebut di atas pihak perkebunan memberikan lahan untuk ternak rakyat. Salah satu lahan peternakan milik rakyat difokuskan pada satu tempat. Lahan yang diberikan pihak perkebunan di Desa Sempol mencapai luas kurang lebih 1-2 ha. Tidak heran jika masyarakat di Kecamatan Sempol untuk menambah penghasilan selain bekerja pada pihak perkebunan, mereka bergerak dibidang peternakan. Selain memberikan fasilitas lahan untuk berternak pihak perkebunan juga membebaskan masyarakat untuk mencari pakan ternak di areal lahan perkebunan (PTP) selama tidak merusak tanaman kopi, mudahnya mencari pakan ternak menarik masyarakat untuk berbondong-bondong memelihara dan membudidayakan hewan ternak. Beberapa hewan ternak yang dibudidayakan masyarakat yaitu Sapi, kuda, Kambing, ayam dll. Hewan ternak yang banyak dibudidayakan masayarakat di Kecamatan sempol adalah kambing, berbagai jenis kambing mulai dari kambing biasa, domba, etawa, kali gesing, kambing kacang dll. Sedangkan jenis sapi yang dibudidayakan masyarakat yaitu sapi biasa, sapi perah, sapi semental, sapi limusin dll. Khusus lahan peternakan kambing teratur rapi seperti “ perumahan untuk kambing”.
Dari fasilitas lahan ternak yang diberikan dan mudahnya mencari pakan ternak tidak heran jika 90% masyarakat di Kecamatan Sempol bergerak dibidang peternakan. Jika dihitung rata-rata setiap kepala keluarga mempunyai hewan ternak kambing mulai dari 5, 10 sampai 25 ekor. Menurut salah satu warga Desa Sempol memelihara hewan ternak khususnya kambing cukup menjanjikan, jika mempunyai 6 ekor kambing dengan modal Rp 5.000.000 dan dibudidayakan selama 3 bulan maka akan mendapatkan hasil bersih sebesar Rp 4.000.000.  Beternak merupakan salah satu jalan untuk menambah penghasilan selain bekerja pada pihak perkebunan. Penghasilan yang diperoleh dari budidaya hewan ternak cukup besar jika dibandingkan dengan gaji yang diberikan pihak perkebunan.   
	Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Sempol dapat dikatakan sangat mempunyai ketergantungan kepada pihak perkebunan (PTP) dan perhutani, ketergatungan tersebut ditandai dengan wajibnya seluruh masyarakat yang tinggal di atas tanah perkebunan diwajibkan bekerja dibawah naungan perkebunan. 
Kesimpulan
Hasil penelitian yang berjudul “Budaya Feodal Pada Masyarakat Miskin Dataran Tinggi Ijen dapat disimpulkan antara lain: 1) Masih eksisnya budaya feodal pada masyarakat dataran tinggi Ijen sebagai akibat dari tingginya ketergantungan ekonomi subsisten masyarakatnya terhadap PTPN XII; 2) Masyarakat tetap dikondisikan oleh pemerintah sebagai orang yang nrimo dan patuh pada patronnya yaitu PTPN XII; 3) Pemerintah tetap pada posisi seperti penjajah pada masa colonial Belanda yang memberikan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan Blawan dan Kalisat Jampit pada PTPN XII; 4) Perkebunan besar yang diwakili PTPN XII menyebabkan “kemiskinan kronis” (persistent poverty) di pedesaan. Secara mikro, sistem ini tidak memberikan kesejahteraan yang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, terutama bagi para  buruh dan keluarganya; 5) Pemerintah lebih percaya pada PTPN XII sebagai BUMN yang dikelola secara profesional untuk mengelola dataran tinggi Ijen dengan memberikan profit yang sangat besar pada pemerintah; 6) Pemenuhan semua kebutuhan subsisten masyarakat dataran tinggi Ijen oleh PTPN XII adalah alat untuk meninabobokkan masyarakat agar tetap patuh dan tidak mengadakan resistensi; 7) Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah bahwa masyarakat dataran tinggi Ijen tetap menjadi buruh di rumahnya sendiri selama pemerintah tidak merubah mainsetnya untuk memandirikan masyarakatnya.

Daftar  Pustaka

Annual Report Tahun 2013 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2000. 
Boeke, JH, 1958, Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda, Dalam Sajogyo, 1982 BungaRampai Perekonomian Desa, YOI, Jakarta. 
Geertz, C, 1976, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia, Bharatara Karya Aksara, Jakarta .
Indah Suhartini, 2011, Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN XII Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Tahun 1997- 2007, Skripsi, Universitas Jember. 
Laporan Direktur Utama PTPN XII Drs. Irwan Basri, MM Tahun 2013.
Nezar Patria, 1999,  Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 1986.
Spillane, James J., 1990, Komoditi Kopi, Peranannya dalam Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Kanisius. 

Internet

Adi Prasetijo, Hubungan Patron Klien dalam Etnobudaya.net/2008/07/31/hubungan patron klien, diunduh pada Tanggal 2 April 2015