AL-WA‘D SEBAGAI MUHALLIL MULTI AKAD: KERANCUAN PENGGUNAAN AL-WA’D DALAM TRANSAKSI MODERN
Muhammad Maksum
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
muhammad.maksum@uinjkt.ac.id

Abstrak: Janji (wa’d) menjadi alternatif untuk memisahkan dua akad dalam satu transaksi yang dilarang syariah dan untuk menghindari terjadinya riba. Penerapan janji mengalami kendala karena karakter janji yang bersifat sukarela harus diterapkan dalam kontrak bisnis yang mengedepankan kepastian hukum. Pengaturan janji dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) membuktikan kerumitan tersebut sehingga janji dalam fatwa DSN dapat berupa janji sepihak (wa’d) atau janji dua belah pihak (muwâ’adah), dan janji tersebut ada kalanya bersifat mengikat dan tidak mengikat kepada mereka yang berjanji. Fatwa DSN memiliki kecenderungan janji bersifat mengikat. Pengikatan janji tersebut berakibat pada rancunya antara penggunaan janji dan akad dalam suatu transaksi dan juga akibat hukum dari keduanya terhadap objek yang ditransaksikan.

Abstract: The unilateral promise is an alternative for separate multi contract in one transaction and riba that are prohibited with Islamic law. The application of this promise face difficulty because of difference of principle between unilateral promise that is not binding and the business practice that based on rule of law. The fatwa of DSN, in one side, use both unilateral promise (wa’d) and bilateral promise (muwâ’adah), and other side, consider such as binding in case and not binding in other case. This indicate the difficulty for applying wa’d at the modern contract. DSN fatwa has tendency on binding the promise, especially unilateral promise. The consequence of this binding is the confusion between promise and contract and the perform of both at the transaction.

Kata Kunci: janji (al-wa’d), mengikat (mulzim), kontrak (akad), multi akad, riba
 
A.	Pendahuluan
Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki fungsi utama memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Karakter LKS yang mengadopsi sistem lembaga keuangan konvensional (LKK) dengan berbagai perubahan, masih tetap bertumpu pada pemberian dana. Hal ini akan berhadapan dengan prinsip syariah tentang larangan pengenaan tambahan dalam pinjaman utang atau yang dikenal dengan riba. Prinsip larangan riba menjadi dasar pembeda LKS dengan LKK. Prinsip keharaman riba adalah prinsip syariah paling dominan diadopsi di dalam fatwa ekonomi syariah selain prinsip kehalalan objek akad. 
Praktik murâbahah, misalnya, yang menjadi primadona LKS, tatkala diterapkan harus mengalami modifikasi dari konsep awal fikihnya. Begitu juga dengan produk lain, dan ini lebih rumit lagi, yaitu praktek pembiayaan kembali (refinancing) dan sale and lease back karena akan berhadapan dengan larangan praktek jual beli beli berganda atas satu objek, atau lebih dikenal dengan istilah bay’ al-‘înah. Dalam kontrak murâbahah, bank syariah berkedudukan sebagai perantara (tâjir wasîth) antara penjual pertama (supplier) dengan nasabah (bay‘ al-murâbahah al-muqtarinah bi al-wa‘d). Bank syariah harus membeli objek murâbahah setelah nasabah menyatakan keinginan dan berjanji akan membeli objek tersebut. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah membeli dan menjual sekaligus. Penyedia barang dapat pula bertindak sebagai wakil bank untuk menjual secara murâbahah kepada nasabah. Lewis melihat paradoksal peran bank syariah sebagai intermediary uang dan jual beli barang dalam kontrak murâbahah tersebut. Meski begitu, al-Suwaylim berpendapat bahwa perantara yang tepat bagi bank syariah adalah perantara keuangan (wasâthah mâliyyah) bukan perantara barang.
Upaya untuk menghindari larangan syariah tersebut dilakukan dengan memasukkan instrumen janji (al-wa’d) dalam akad. Beberapa produk keuangan syariah yang menerapkan janji antara lain murâbahah, al-ijârah al-muntahiyyah bi-al-tamlîk (IMBT), sale and lease back, musyârakah mutanâqishah, dan jual beli mata uang (sharf). Produk-produk tersebut, kecuali jual beli mata uang, merupakan produk kombinasi akad yang digunakan baik sebagai produk penggalangan dana, pembiayaan, ataupun kegiatan jasa. Memasukkan janji dalam kontrak kombinasi tersebut bertujuan untuk menghindari larangan syariah, yaitu larangan kombinasi akad dan riba.
Alternatif memasukkan janji tidak berarti persoalan selesai. Kerumitan lain muncul kemudian. Janji yang pada dasarnya adalah pernyataan suka rela dari satu pihak atau dua belah pihak menjadi tidak applicable karena menimbulkan ketidakpastian. Transaksi keuangan membutuhkan adanya kepastian hukum sehingga pihak-pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut. Jika janji kemudian dihukumi mengikat secara hukum, maka akan terjadi ambiguitas janji tersebut antara janji atau akad. Kerumitan inilah yang mengantarkan pada kesimpulan Abdullah Saeed bahwa praktik murâbahah tampak di permukaan sebagai kontrak jual beli, namun kenyataannya akad tersebut merupakan suatu jenis pembiayaan dengan keuntungan yang ditetapkan di muka. Akad murâbahah dipraktikkan secara semu (artificial) karena bank tidak berhubungan dengan objek akad. Hubungan tersebut hanya secara teori, dalam praktik tidak terjadi. Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana kerumitan penerapan janji dalam produk keuangan syariah modern. Artikel ini mengembangkan tulisan sebelumnya, Jaih Mubarok dan Hasanudin, tentang Teori al-Wa’d dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah yang dimuat di Jurnal Ahkam Tahun 2012 yang tidak menguji kerumitan penerapan janji dalam transaksi modern.

B.	Antara Janji Sepihak (al-Wa’d), Saling Berjanji (al-Muwâ’adah), dan Kontrak (al-‘Aqd)
Kata janji (al-wa’d) dalam bahasa Arab bisa mengandung makna positif dan negatif. Al-wa’d berkonotasi positif seperti orang berjanji kepada orang lain atau beberapa orang saling berjanji. Kata wa’d yang berkonotasi negatif seperti dalam kata itta’addu (اتعدوا), berarti melampau batas. Ibnu ‘Arafah mengartikan janji sebagai pernyataan dari seseorang tentang suatu kebaikan di masa yang akan datang. Al-‘Aini, dari kalangan mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa janji adalah pernyataan mewujudkan sesuatu kebaikan di masa yang akan datang.
Dari dua istilah etimologis tersebut dapat disimpulkan tiga komponen pokok dari janji, yaitu adanya orang yang mengucapkan janji, ada sesuatu yang diperjanjikan berupaka kebaikan, dan waktu pelaksanaannya di masa yang akan datang. Sesuatu yang dijanjikan adalah hal-hal yang baik. Abdul al-Razzaq al-Sanhuri sebagaimana dikutip Al-Islambuli, berpendapat bahwa berjanji adalah seseorang yang mewajibkan sesuatu atas dirinya untuk orang lain untuk dilaksanakan di waktu yang akan datang dan tidak mengikat di waktu sekarang.
Adapun istilah perjanjian, dalam arti saling berjanji (المواعدة) terjadi di antara dua orang yang saling berjanji di antara mereka. Sebagai contoh perjanjian antara calon suami dan istri di dalam akad nikah, perjanjian dalam jual beli, dan perjanjian pembelian mata uang. Dengan demikian janji pada pengertian di atas (al-wa’d) dilakukan oleh satu pihak, dan pada pengertian ini janji dilakukan oleh dua belah pihak (al-muwâ’adah). 
Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa janji dalam arti al-wa’d dalam hukum Islam diartikan sebagai janji atau pernyataan janji sepihak untuk berbuat kebajikan (تبرعات), bukan perjanjian dalam arti bertukar suatu objek tertentu (معاوضات). Konsekuensi dari janji adalah pemenuhan di masa yang akan datang yang memiliki kemungkinan terpenuhinya janji tersebut atau tidak terpenuhi.
Konsep janji tersebut berbeda dengan konsep kontrak (akad). Kata akad (العقد) berarti mengikat, menetapkan, membangun. Kata akad berarti juga perikatan (العقدة) atau janji (العهد). Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, kontrak. Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu. Wahbah al-Zuhaylî menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak.
Shubhî Mahmashânî menyebutkan bahwa akad dalam arti umum dapat dipenuhi oleh dua pihak atau satu pihak. Akad dengan kehendak dua orang adalah jual beli, sewa-menyewa, salam, dan sebagainya dan akad bisa dengan satu orang adalah nazar dan sumpah (al-nudhûr wa al-aymân), yang berhubungan dengan masalah ibadah; pembatalan (al-isqâthât) dalam hukum keluarga (al-ahwâl al-syakhshiyyah), seperti perceraian, pembebasan budak, dan lainnya; wakaf dan wasiat; dan pembebasan utang (al-ibrâ'), pembatalan, dan kafâlah. Menurut al-Zuhaylî, dua klasifikasi itu masuk dalam kelompok akad dalam arti umum. Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Akad dalam arti perikatan bisnis atau dalam arti khusus adalah perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.
Konsep akad memiliki kemiripan dengan konsep perikatan dalam hukum perdata. Istilah perikatan (verbintenis) adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Istilah perikatan lebih luas dari perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.
Perbedaannya akad dan perikatan konvensional terletak pada pentingnya ijab dan kabul dan prinsip syariah. Perjanjian dalam hukum Islam dan hukum perdata tampak berbeda, karena perjanjian dianggap sebagai sumber perikatan dalam hukum perdata, sedangkan janji dalam hukum Islam berbeda dengan akad. Akad mengikat dua belah pihak, sementara janji mengikat orang yang berjanji. Dari sini muncul beberapa pertanyaan terkait pengikatan janji sepihak dalam kontrak kebajikan (tabarru’ât) dan kontrak pertukaran (mu’âwadhât) dan status saling berjanji (muwâ’adah) yang bersifat mengikat dan perbedaannya dengan akad.

C.	Pemenuhan Janji Sepihak (al-Wa’d)
Janji sudah dilaksanakan oleh umat manusia sejak lama. Janji menjadi salah satu tolok ukur jati diri seseorang. Orang yang berjanji dan menepatinya dengan baik dianggap sebagai orang baik. Adapun orang yang berjanji dan tidak menepatinya dianggap sebagai ingkar janji. Dalam Islam, tidak memenuhi janji dianggap sebagai tanda sebagai orang munafik. Orang yang berjanji dan bertekad untuk memenuhinya di masa yang akan datang kemudian di waktu itu dia mendapati kesulitan untuk memenuhinya, maka ia tidak diwajibkan memenuhi janji tersebut. Namun jika dari awal dia mengucapkan janji hanya sekedar untuk kepentingan tertentu yang tidak dimaksudkan untuk memenuhi janji tersebut, maka ia termasuk orang munafik yang sengaja berjanji dan sengaja untuk tidak memenuhinya.
Melaksanakan janji sangat erat kaitannya dengan komitmen seseorang terhadap ucapannya. Pakar hukum Islam berbeda pendapat seputar hukum melaksanakan janji. Al-Razin menyimpulkan empat hukum terkait dengan janji. Janji pada hal-hal yang haram dilarang untuk memenuhinya, janji pada sesuatu yang wajib adalah wajib memenuhinya, janji pada sesuatu yang hukumnya mubah maka hukumnya dianjurkan/mustahab untuk memenuhinya, dan janji pada yang mubah sebagian ulama mewajibkannya baik secara agama maupun hukum. Perbedaan pendapat terjadi pada poin keempat yaitu yaitu kewajiban memenuhi janji dalam hal sesuatu yang boleh, baik kewajiban itu bersifat agama (diyânatan) ataupun bersifat hukum (qadhâan). Mubarok dan Hasanudin mengungkapkan tiga pendapat pakar hukum Islam seputar janji yaitu janji bersifat mengikat, janji tidak mengikat, dan jika mengikat karena bersyarat. Orang berjanji membayar utang, maka dia harus membayar utang tersebut karena membayar utang adalah wajib. Jika seseorang berjanji melakukan keburukan atau maksiat atau memberikan kepada orang lain keburukan, maka janji itu tidak boleh dipenuhi. Dia harus membatalkan janji tersebut. Syafi’i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama berpendapat hukum memenuhi janji adalah dianjurkan (sunah). Tidak melaksanakan janji termasuk perbuatan yang dibenci (makruh tanzih), tetapi tidak berdosa. Pendapat ini didasarkan pada hadis mursal riwayat ‘Atha’ ibn Yasar yang meriwayatkan bahwa seseorang telah bertanya kepada Rasulullah: Aku telah berbohong kepada istriku? Kemudian Rasulullah menjawab: “Tidak ada kebaikan dalam kebohongan”. Kemudian orang tersebut bertanya lagi: “Saya berjanji kepadanya, kemudian saya membatalkannya?”. Kemudian Rasulullah menjawabnya: “Tidak ada dosa bagimu”. Hadis lainnya Rasulullah bersabda: “Jika seseorang berjanji kepada orang lain dan dia berniat untuk memenuhi janji tersebut, tetapi kemudian tidak memenuhi apa yang diperjanjikan tidaklah berdosa”. Hadis ini termasuk kategori hadis yang lemah (dha’if). Kedua hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum karena status hadisnya yang tidak kuat.
Pakar hukum lainnya menyatakan bahwa memenuhi janji hukumnya wajib dan dilarang untuk menyelisihinya. Pendapat ini diungkapkan oleh kalangan Hambali dan juga Ibnu Taimiyah. Al-Amury, sebagaimana dikutip Mubarok dan Hasanudin, menyebutkan ulama yang mewajibkan pemenuhan janji adalah Sa’îd ibn ‘Umar (Ibn al-Usyu‘), Ibn Syubrumah, Ibn al-Syath al-Mâliky, Ibn al-‘Araby, Ishâq ibn Rahawayh, al-Ghazaly, dan al-Jashshâsh. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah pada surat al-Shaf ayat 2: ”Wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian berkata atas apa-apa yang tidak kalian kerjakan”. Ayat ini bersifat umum menyangkut banyak hal terkait dengan perbuatan umat manusia. Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik yang salah satunya tidak memenuhi janji ketika berjanji. Ibn Syubrumah dan Ibn Arabi berpendapat bahwa janji adalah mengikat dan penuturnya dituntut untuk memenuhi janji tersebut. Sebagian mazhab Malikiyah berpendapat bahwa menunaikan semua janji adalah wajib secara hukum. Sesuatu yang diwajibkan secara agama, hakim harus menetapkannya sebagai kewajiban. Beberapa ayat Al-Qur’an menunjukkan kewajiban, namun dalam hukum tidak wajib. Pendapat Malikiyah lain menyatakan, janji yang dikaitkan dengan sebab, maka hukumnya wajib melaksanakan janji tersebut. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi tentang larangan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain (la dharar wala dhirâr). Janji yang terikat dengan sebab tersebut terbagi dalam tiga bentuk; pertama, janji termasuk dalam sebab, seperti janji seseorang kepada orang lain untuk membayar mahar jika ia menikah, maka jika seseorang melaksanakan nikah dengan janji itu, maka ia wajib membayar maharnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkenal dan unggul di kalangan Malikiyah seperti diungkapkan oleh al-Bâji dan al-Qarâfî. Kedua, janji yang berada di atas sebab, walaupun apa yang dijanjikan tidak masuk dalam sebab. Jika hanya janji tanpa sebab, maka tidak wajib untuk memenuhinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ashbagh. Ketiga, janji yang bergantung atas syarat, maka memenuhinya adalah wajib. Contohnya, seseorang menyuruh menjual barang kepada orang lain, jika pembeli tersebut tidak mau bayar dan dia berjanji akan membayar, maka ia wajib melaksanakan janji tersebut. Islambuli setuju dengan pendapat sunahnya memenuhi janji, sedangkan al-Razin berpendapat tentang wajibnya memenuhi janji secara agama dan hukum. Janji yang demikian ini menurut al-Zuhaylî adalah al-iltizâm bi-irâdah wâhidah, yaitu mewajibkan diri sendiri atas sesuatu untuk orang lain yang dilakukan di masa yang akan datang.
Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islamy (MFI) pada pertemuannya yang ke-5 di Kuwait tahun 1988 memutuskan bahwa janji yang diungkapkan oleh nasabah (âmir), pemesan dalam kontrak murâbahah, kepada bank sebagai penerima janji (ma’mûr), bersifat mengikat secara agama (mulzim), kecuali dia dalam keadaan udzur untuk. Janji tersebut mengikat secara hukum manakala janji bergantung pada sebab tertentu sehingga apa yang dijanjikan bergantung dengan terpenuhinya janji tersebut. Pelaksanaan janji dapat berupa pemenuhan janji atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji tersebut.
Kewajiban memenuhi janji tersebut terutama berlaku pada janji sepihak dan pada objek janji yang berupa kebajikan (tabarru’ât). Kewajiban memenuhi janji dua belah pihak (muwâ’adah) berhadapan dengan konsep akad terutama janji pada kontrak tukar-menukar (mu’âwadhât).

D.	Ambiguitas al-Muwâ’adah antara Janji dan Akad
Janji yang terkait dengan transaksi tukar-menukar (mu’âwadhât) tidak mengikat, dan memenuhi janji tersebut juga tidak wajib. Pengikatan transaksi tukar-menukar tersebut didasarkan pada akad bukan dengan janji. Menurut al-Razin, pendapat ini adalah yang unggul. Seperti diuraikan pada pengertian janji di atas, janji menyangkut hal kebaikan atau akad tabarru’ bukan pada akad pertukaran (mu’âwadhât). Jika janji dilakukan pada akad mu’âwadhât maka janji tersebut merupakan bentuk transaksinya yang bersifat janji. Ketentuan yang berlaku dalam akad adalah hakekatnya, bukan pada lafal atau pernyataannya. Meskipun transaksi jual beli menggunakan kata janji, tetapi karena janji tersebut mengikat berarti secara hakekat telah terjadi akad jual beli. Ibn Hazm mengatakan: “Saling berjanji dalam jual beli emas dengan emas atau dengan perak, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, dan anggur dengan anggur, diperbolehkan, baik mereka melaksanakan jual beli tersebut atau tidak melaksanakannya, karena perjanjian tersebut bukanlah termasuk jual beli”. Pernyataan “saya akan menjual dan saya akan membeli” yang dimaksudkan bukanlah sebagai jual beli tetapi sebagai janji. Mayoritas ulama kontemporer sependapat dengan tidak mengikatnya janji dalam transaksi tukar-menukar (mu’âwadhât). Pakar hukum lainnya, seperti Sâmî Hâmûd dan Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa janji tersebut mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang berjanji. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi tentang larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Alasan lainnya adalah kemaslahatan dalam transaksi karena pihak yang berjanji merasa tenang batinya, kegiatan muamalah dapat berjalan dengan pasti, dan menghindari perselisihan. Pendapat ini digunakan sebagai kesimpulan Muktamar Lembaga Keuangan Syariah pertama dan kedua di Dubai dan Kuwait. Alasannya lainnya adalah kebebasan membuat syarat tambahan.
Nazih Hammad, sebagaimana disebut Islambuli, adalah pengikut Mustafa al-Zarqa dan al-Qardhawi tentang mengikatnya janji dalam kontrak mu’âwadhât. Ia berpendapat berpendapat bahwa dua orang yang saling berjanji dan bersepakat bahwa janjinya tentang suatu akad itu akan dilaksanakan di masa yang akan datang, maka janji tersebut bersifat mengikat sejak mereka menyatakan janji tersebut. Maka janji tersebut telah berubah menjadi akad dan berlakulah hukum akad atas janji tersebut. Berlakunya hukum dalam muamalah dipandang dari maksud dan tujuan bukan dari lafal dan bentuknya. Islambuli tidak sepakat dengan pendapat Hammad dengan alasan bahwa mengikatnya janji tidak menjadi dasar berubahnya janji menjadi akad karena janji tetap mengikat di masa yang akan datang, sedangkan akad mengikat di saat akad selesai disepakati. Akibat hukum dari janji tidak berarti berdampak pada objek akad segera setelah janji diucapkan, tetapi tetap objek janji tersebut berlaku di masa yang akan datang. 
Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa jika janji mengikat, maka akad murâbahah tidak sah karena dua alasan; jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual dan adanya gharar dalam harga. Jika janji kedua belah pihak tersebut mengikat keduanya, maka janji tersebut menyerupai dengan jual beli. Al-Sarkhasi dan keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islamy menetapkan adanya khiyâr selama tiga hari untuk memastikan apakah nasabah melanjutkan membeli objek yang dipesannya atau tidak. Menurut Yusuf al-Qaradawi gharar tersebut tergolong kecil dalam praktik di perbankan syariah. Pembeli sudah tahu harga objek yang akan ditransaksikan dan hal tersebut mengurangi gharar harga. Gharar kecil dimaafkan dalam kegiatan muamalat. 
Pengikatan muwâ’adah ini memunculkan kerancuan dengan konsep akad. Ada perbedaan antara janji dan akad. Perbedaan itu adalah terkait kehendak, objek yang ditransaksikan, dan waktu pemenuhan transaksi. Janji adalah pernyataan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, adapun akad adalah bertemunya dua kehendak dari dua belah pihak. Objek yang dinyatakan dalam janji berupa hal-hal kebajikan (tabarru’ât), sedangkan dalam akad adalah objek transaksi pertukaran (mu’âwadhât) antara dua pihak. Waktu pemenuhan janji adalah di masa yang akan datang, sedangkan pemenuhan akad adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika akad telah terjadi, maka kedua belah pihak harus memenuhi isi akad tersebut.
Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami yang menyatakan bahwa janji sepihak mengikat sedangkan janji dua belah tidak mengikat, menurut pengamatan al-Misri, justru memiliki beberapa celah kelemahan. Pertama, dua pilihan tersebut menjadikan peluang alternatif pelaku bisnis untuk memilih satu pilihan yang menguntungkan bagi mereka. Kedua, pengikatan yang hanya berlaku pada satu pihak menimbulkan ketidaksetaraan dalam kontrak, karena ada satu pihak yang dibebani tanggung jawab dari pihak yang lainnya. Ketiga, mengikatnya suatu janji baik bagi satu pihak atau dua belah pihak sejatinya telah menggeser fungsi janji tersebut pada transaksi akad yang sedari awal mengikat bagi pihak yang membuatnya. Dalam konteks ini, al-Zuhaylî menyebutkan kemungkinan akad dilaksanakan oleh satu pihak, meskipun akad tersebut sangat jarang terjadi karena ia mencontohkan akad seorang wali atas nama dirinya dan dia atas nama anak kecil yang diasuhnya. Contoh lain seorang kakek yang menikahkan antardirinya karena dia menjadi wakil cucu perempuan dari satu anaknya dan cucu laki-laki dari anaknya yang lain. Al-Zuhaylî tidak menyebutnya sebagai janji tetapi akad sepihak.
Dalam konteks ini, al-Misri mengingatkan bahwa bank syariah justru mengkonfirmasi praktik perbankan konvensional. Keislaman bank menjadi diragukan karena pada dasarnya praktik tersebut telah membawa suatu praktik yang dilarang pada praktik transaksi yang seolah dibenarkan. Dengan begitu, posisi janji dalam transaksi kombinasi akad bisa jatuh pada yang dilarang jika tidak diterapkan secara benar. Berikut beberapa kombinasi akad yang menggunakan janji.

E.	Al-Wa’d Sebagai Muhallil Multi Akad
1.	Janji dalam Akad Murâbahah
Fatwa produk murâbahah disahkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000. Fatwa ini termasuk kelompok fatwa yang pertama kali dikeluarkan oleh lembaga fatwa ekonomi syariah tersebut. Fatwa tersebut mengatur ketentuan umum, jenis murâbahah, barang jaminan dalam akad tersebut, status utang murâbahah, penundaan pembayaran, dan bangkrutnya nasabah.
Akad murâbahah dalam fatwa DSN adalah akad jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu objek akad secara sah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah marjin keuntungan. Bank dapat memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh atas objek akad tersebut. Menurut Qal‘ahjî, akad murâbahah yang dikenalkan dalam fikih adalah akad pembelian barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun murâbahah yang dipraktikkan di bank syariah adalah murâbahah al-âmir bi al-syirâ' yaitu seseorang meminta pihak lain membeli objek tertentu dengan kualifikasi yang diminta kemudian ia membelinya kembali dengan memberikan keuntungan tertentu. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang dengan janji (wa‘ad) akan membeli barang tersebut.
Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang meminta orang lain membelikan sesuatu yang diinginkan kemudian ia memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Praktik semacam ini mirip dengan akad mur>abah}ah. Kalangan Malikiyah mendefinisikan murâbahah sebagai jual beli di mana pemilik barang menjelaskan harga perolehan barang tersebut dan mengambil untung sejumlah uang yang diinginkannya baik totalnya, per rupiahnya, atau persentasenya. Hanafiyah mendefinisikan murâbahah sebagai menyerahkan barang dengan akad awal dan harga dasar ditambah keuntungan. Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan murâbahah sebagai jual beli dengan pokok harga atau dengan harga yang dipatok penjual dengan keuntungan misal satu dirham untuk setiap sepuluh dirham dengan syarat para pihak mengetahui pokok harga tersebut. 
Dalam pengertian tersebut tampak ada dua kontrak jual beli dalam akad murâbahah. Untuk menghindari dua jual beli tersebut terjadi dalam satu akad, digunakan janji untuk memisahkannya. Janji dilakukan nasabah kepada bank untuk memesan objek akad. Pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam hal ini. Al-Dasûqî berpendapat praktik tersebut seperti bay‘ al-‘înah karena penjual minta bantuan penjual untuk mencapai tujuannya membayar murah untuk mendapat keuntungan besar. Jual beli tersebut dikenal di kalangan ulama dengan istilah bay‘ al-muwâshafah yang sama sekali berbeda dengan murâbahah yang dibenarkan syariah. Mayoritas pakar hukum Islam membolehkan praktik murâbahah dengan adanya janji tersebut yang tidak mengikat. Imam al-Syafi‘i mencontohkan seseorang (pembeli) berkata, belikan barang ini, saya akan beri untung kepadamu (penjual). Jual beli pertama sah. Kalimat saya memberi untung adalah khiyâr antara membeli barang tersebut atau tidak membelinya. al-Zuhaylî selainkan menempatkan janji, juga menegaskan prosedur murâbahah harus dijalankan secara utuh dan benar. Prosedur yang ditekankan al-Zuhaylî adalah; pertama, bank syariah harus secara nyata memiliki dan menerima objek murâbahah, kedua tidak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menjual objek akad kecuali terpaksa, ketiga akan lebih baik meminimalkan menggunakan akad ini karena ada kecenderungan menyerupai qardh, apalagi jika sering dilakukan, mungkin akan terjerumus pada praktik pinjaman dengan bunga. 
Pengujian selanjutnya terkait dengan pengikatan janji dalam fatwa DSN. Bentuk murâbahah yang disahkan DSN ada dua, yaitu murâbahah yang disertai kewajiban membeli (murâbahah muqtarinah bi al-wa‘ad al-mulzim litharaf wâhid aw litharafayn) dan murâbahah yang tidak disertai kewajiban membeli. Fatwa DSN mengadopsi perbedaan pendapat ulama terkait mengikatnya janji. Meski demikian, fatwa DSN tampak cenderung menempatkan sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum. Hal ini tampak dari dua hal; dibenarkannya pengenaan ganti rugi atau tidak dikembalikannya uang muka yang disetorkan nasabah ke bank dan diterapkannya sistem jaminan pembiayaan.

2.	Janji Pada Akad al-Ijârah al-Muntahiyah bi al-Tamlîk
Penggunaan janji ditemukan juga dalam akad al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT). Akad ini disahkan dalam fatwa DSN pada tahun 2002. Produk ini merupakan produk yang pertama kali disahkan fatwa DSN yang mengandung dua akad sekaligus secara eksplisit.
Akad IMBT adalah akad untuk menggantikan model pembiayaan leasing dalam kegiatan lembaga keuangan konvensional. Leasing adalah transaksi sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan objek sewa kepada penyewa. Dalam fikih, akad memiliki tujuan dan akibat hukum. Pada akad IMBT terkandung dua dampak akad, perpindahan manfaat dan kepemilikan. Ijârah adalah perpindahan manfaat semata, sedangkan tamlîk adalah perpindahan kepemilikan, baik dengan cara jual beli, hibah, maupun lainnya. Kamali menilai, ijârah di bank syariah adalah bentuk pembiayaan atas barang jangka panjang tanpa bunga. 
Akad yang digunakan dalam IMBT dapat berbentuk kombinasi antara ijârah-hibah atau ijârah-bay‘. Pada ijârah-hibah, akad ijârah diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dengan opsi hibah, pemberian objek ijârah dari pemilik kepada penyewa. Adapun pada akad ijârah-bay‘, setelah masa sewa selesai, penyewa dapat memiliki objek sewa dengan cara membeli. Majma’ al-Fiqh al-Isalami memberi tiga alternatif pada kontrak IMBT, setelah masa sewa berakhir; meneruskan sewa, berhenti menyewa dan menyerahkan objek sewa kepada pemiliknya, dan membeli objek sewa dengan harga pasar. Fatwa MPS memilih model terakhir, yaitu akad sewa lebih dahulu setelah jatuh tempo opsi jual beli aset ijârah baru dilakukan. 
Fatwa DSN memasukkan janji untuk memisahkan antara akad ijârah dan akad hibah atau jual beli di akhir masa sewa. Setelah masa sewa selesai, akad hibah/jual beli baru dapat dilakukan. Akad IMBT dapat dilaksanakan apabila objek ijârah betul-betul telah dimiliki oleh bank syariah (melalui pembelian). Mekanisme perolehan objek sewa tidak dijelaskan dalam fatwa DSN. Dalam fatwa DSN ditegaskan hubungan antara akad ijârah dan hibah atau bay‘ harus terpisah dan berdiri sendiri. Di tahap awal, LKS dan nasabah melakukan kontrak sewa-menyewa. Setelah berakhir masa kontrak sewa, kedua pihak melakukan kontrak jual beli jika nasabah ingin melanjutkan kontrak pemilikan aset sewa tersebut. Ketetapan Majma‘ al-Fiqh al-Islâmî, juga mengatur terpisahnya dua akad tersebut. Dalam konteks ini kedudukan janji sangat jelas sebagai muhallil dari larangan praktik multi akad.
Dalam hal pengikatan janji, fatwa DSN menegaskan bahwa janji dalam kontrak IMBT tidak mengikat. Janji dalam kontrak IMBT dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu nasabah yang berjanji akan membeli objek IMBT dan pihak lembaga keuangan syariah yang berjanji akan menjual objek IMBT (muwâ’adah). Nasabah dapat melanjutkan proses pemindahan kepemilikan objek akad tersebut atau berhenti menyewa objek akad.

3.	Janji Pada Akad Jual Beli Mata Uang (Sharf)
Transaksi jual beli mata uang termasuk transaksi yang sangat penting dalam perdagangan modern dan lintas negara yang membutuhkan berbagai mata uang yang berbeda. Transaksi mata uang dalam hukum Islam disebut dengan sharf yang berarti tambah. Sharf adalah jual beli uang dengan uang dengan satu jenis atau lain jenis (misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak). Akad sharf merupakan bagian dari akad jual beli. 
Prinsip dalam transaksi mata uang adalah tunai dan seharga. Transaksi ini mengambil hukum transaksi emas dan perak. Prinsip senilai dan dilakukan secara tunai tersebut didasarkan pada hadis Nabi. Jual beli mata uang sejenis harus senilai, sedangkan jual beli mata uang berbeda seharga kurs yang berlaku saat jual beli. Penjualan mata uang secara tangguh tidak dibenarkan. Penjualan mata uang secara tangguh tersebut dapat mengakibatkan pada praktik riba.
Fatwa DSN mengatur bentuk transaksi mata uang (valuta asing) dalam empat bentuk. Pertama spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat akad (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Kedua forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Ketiga swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Keempat option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.
Penggunaan janji ditemukan pada bentuk transaksi forward. Fatwa DSN melarang transaksi tersebut karena adanya ketidakjelasan (gharar) dalam harga. Harga yang disepakati saat akad belum tentu sama dengan harga waktu penyerahan. Janji yang dimaksud dalam fatwa DSN adalah janji kedua belah pihak (muwâ’adah). Tetapi kemudian fatwa DSN membolehkan bentuk forward agreement. Fatwa tidak menjelaskan perbedaan antara muwâ’adah dan forward agreement, karena agreement di sini dapat dimaknai sebagai janji atau akad jual beli dalam bentuk komitmen menjual dan membeli. Fatwa-fatwa lain, seperti fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Dewan Penasihat Syariah Kuwait juga melarang muwâ’adah dalam transaksi forward mata uang. Hany saja, fatwa MPS membolehkan forward selama pembelian itu didasarkan pada janji salah satu pihak saja bukan janji dua pihak (muwâ‘adah). Dewan Syariah Perusahaan Keuangan Kuwait juga membenarkan janji dalam transaksi forward. Janji satu pihak untuk membeli mata uang asing yang akan diterima atau diserahkan di masa yang akan datang dibenarkan karena janji bukanlah kontrak dan hanya mengikat satu pihak. MFI melarang jual beli mata uang secara tangguh, termasuk dengan janji. MFI membolehkan muwâ‘adah dengan syarat ada khiyâr yang berlaku bagi dua belah pihak.

4.	Janji Pada Akad Sale and Lease Back
Sale and lease back adalah kontrak jual beli barang yang mana barang tersebut akan disewa oleh penjual dan pihak pembeli dapat berjanji untuk menjual barang tersebut kepada penjual pertama. Akad jual beli (bay‘) secara bahasa berarti mengeluarkan atau memasukkan sesuatu dari kepemilikan. Pakar hukum Islam secara umum mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta secara sukarela (termasuk dengan ditunjukkan adanya ijab dan kabul). Akad jual beli umumnya dimodifikasi dengan akad lainnya, seperti kombinasi akad bay‘-ijârah (sale and lease back) dan bay‘-IMBT yang digunakan pada produk Surat Berhar Syariah Negara (SBSN) dan konversi akad murâbahah. 
SBSN menggunakan akad sale and lease back. Negara, melalui Kementerian Keuangan, menjual asset negara kepada pihak lain, kemudian negara menyewa asset tersebut dalam waktu tertentu. Dalam hal ini negara tidak berniat sesungguhnya untuk menjual asset negara, karena itu negara akan membeli kembali asset tersebut. Untuk mengantisipasi dua akad jual beli dan sewa tersebut terjadi dalam satu transaksi, peralihan asset ke negara dilakukan melalui janji (wa’d). Peralihan satu objek untuk dua akad harus memperhatikan prinsip keabsahan masing-masing akad. Fatwa DSN menegaskan bahwa kontrak bay‘ harus terpisah dari ijârah. Akad ijârah baru dapat dilakukan setelah akad jual beli atas aset terjadi. MPS mengatur, jika transaksi tersebut dilakukan oleh wakil, maka status wakil harus disebutkan. Fatwa Syria membolehkan transaksi jual dan beli satu objek sekaligus. Fatwa tersebut mendasarkan pada pandangan kalangan Malikiyah yang membolehkan seseorang yang membeli objek (selain makanan) kemudian menjual kembali objek tersebut kepada pihak lain sebelum menerima objek tersebut (al-qabdh) selama pembelian pertama telah terjadi. 
Penerapan janji di dalam kontrak tersebut untuk mengantisipasi terjadi transaksi bay‘ al-‘înah, yang menurut mayoritas ahli hukum Islam haram hukumnya. DSN tidak memfatwakan larangan atau kebolehan penggunaan akad bay‘ al-‘înah secara eksplisit. Meskipun demikian, DSN telah mengesahkan kontrak kombinasi bay‘-bay‘ dalam produk pengalihan utang. Dalam produk tersebut, LKS membeli objek nasabah secara tunai (melalui qardh), kemudian menjual kembali kepada nasabah secara kredit dengan harga lebih tinggi (murâbahah). Penggunaan akad bay‘ al-‘înah dilakukan karena keadaan darurat, tidak ada akad lain yang cukup mewadahi traksaksi tersebut. Praktik tersebut dianggap oleh Ibrâhîm sebagai siasat hukum (hîlah) yang pertama dan paling banyak digunakan. 
Terkait dengan status janji tersebut, fatwa DSN menyebutnya sebagai alternatif, yaitu pembeli dapat berjanji untuk menjual kembali objek yang dijual kepada kepada penjual pertama. Pada fatwa selanjutnya, yaitu fatwa nomor 72 tentang SBSN Ijarah, janji ditekankan dalam kontrak tersebut. Janji tidak lagi menjadi alternatif tetapi menjadi bagian dari akad. Fatwa Dewan Syariah Al-Barakah membedakan istilah janji (wa‘d) dan pilihan (khiyâr) dan janji dapat menggantikan khiyâr karena janji bersifat sepihak. Fatwa DSN tidak secara tegas menyatakan apakah janji tersebut mengikat atau tidak. Di dalam praktik, janji tersebut bersifat mengikat karena pemerintah, dalam hal ini penerbit SBSN, akan membeli lagi objek akad.

5.	Janji Pada Akad Musyârakah Mutanâqishah
Secara etimologis, musyârakah berasal dari shirkah yang berarti percampuran (ikhtilath). Shirkah berarti percampuran harta dua pihak sehingga tidak dapat dibedakan di antara milik keduanya. Secara istilah, musyârakah adalah kesepakatan antara dua pihak dalam hal pokok modal, pekerjaan, dan keuntungan. Akad musyârakah mutanâqishah merupakan kombinasi akad shirkah-bay‘. Pada akad ini, bank syariah dan nasabah melakukan kontrak kerja sama (musyârakah) dengan disertai janji menjual dari bank dan membeli dari nasabah atas aset musyârakah. Aset musyârakah disewakan kepada nasabah. Pembayaran sewa tersebut yang menjadi hak nasabah dijadikan sebagai pembayaran pembelian aset secara cicilan. Bagian (hishshah) modal bank dalam aset musyârakah akan habis menjadi milik penuh nasabah pada waktu tertentu melalui pembelian (bay‘), baik secara tunai ataupun dicicil. Akad pembelian tersebut dapat dilakukan secara jual beli murâbahah. Fatwa Dewan Pengawas Syariah Bank Islam Faisal Sudan melarang modifikasi akad shirkah dan bay‘ dalam satu transaksi. Ibnu Qudâmah membolehkan sharîk (pihak akad) membeli bagian (hishshah) pihak lainnya karena ia membeli barang milik orang lain. Ibn ‘Âbidîn (w. 1252H) membatasi kebolehan menjual aset tersebut hanya kepada peserta (sharîk) bukan pada pihak lain. Kamâl Taufîq menyimpulkan kebolehan penjualan aset shirkah kepada peserta shirkah atau pihak lain di luar peserta shirkah. 
Fatwa DSN secara tegas mengharuskan adanya wa‘d dari dua belah pihak untuk menjual dan membeli objek. Wa‘d digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan nasabah mengelak dari membeli objek akad. Jika nasabah membatalkan untuk membeli aset, maka LKS dapat menjual aset tersebut atas dasar janji tersebut kepada pihak ketiga. Fatwa DSN dalam hal ini memosisikan muwâ’adah, saling berjanji antara para pihak sebagai hal yang mengikat. Salah satu pihak dapat mengeksekusi objek akad berdasarkan janji tersebut. Dalam kasus akad ini memang tidak ditemukan larangan menjual atau membeli objek akad oleh salah satu pihak karena pihak yang berakad sama-sama memiliki bagian atas objek akad sehingga dia sah menjual objek tersebut kepada pihak. Klausul adanya kewenangan untuk menjual objek akad jika salah satu pihak tidak melaksanakan janji telah membawa pada konsekuensi kedudukan janji sebagai akad itu tersendiri. 

6.	Janji dalam Fatwa DSN
Fatwa DSN nomor 85 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah yang disahkan tahun 2012 memastikan sikap DSN terhadap kedudukan janji dalam transaksi modern. Jika pada fatwa-fatwa sebelumnya DSN menyatakan janji bersifat mengikat pada fatwa tertentu dan di fatwa lain menyatakan tidak mengikat, maka di fatwa ini DSN tegas menyatakan bahwa janji bersifat mengikat. Orang yang berjanji wajib melaksanakan janjinya.
Fatwa ini mengatur beberapa hal, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait dengan orang yang berjanji, dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan janji. Pada bagian ketentuan umum, fatwa DSN hanya memberi penjelasan tentang janji (wa’d) sepihak yaitu pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau’ud) di masa yang akan datang. Fatwa tidak memberi penjelasan terkait dengan saling berjanji (muwâ’adah). Ada dua kemungkinan dari luputnya terminologi muwâ’adah, pertama janji yang diatur dalam fatwa ini adalah janji sepihk, dan kedua janji di sini dimaksudkan baik untuk janji sepihak atau dua belah pihak. Kemudian yang dimaksud dengan mengikat (mulzim) adalah dalam arti bahwa orang yang berjanji (wa’id) wajib menunaikan janjinya (melaksanakan mau’ud bih), serta boleh dipaksa oleh mau’ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya. Artinya, fatwa DSN menyatakan bahwa pengikatan janji bersifat qadhaan (dapak dipaksa oleh hukum).
Fatwa DSN membatasi janji hanya bisa dilakukan oleh mereka yang cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada'). Dia harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau'ud bih. Jika janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya. 
Janji yang dimaksud dalam fatwa DSN adalah janji yang bergantung pada syarat, sebagaimana pendapat kalangan Malikiyah. Janji bersyarat tersebut mengikat setelah syarat dipenuhi oleh pihak yang dijanjikan. Janji harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian dan objek yang dijanjikan atau syarat yang ditentukan tidak bertentangan dengan syariah.

F.	Kesimpulan
Fatwa DSN sejak awal memiliki kecenderungan memposisikan janji sebagai alternatif akad yang harus dipenuhi atau bersifat mengikat. Dari enam fatwa yang memuat tentang janji, hanya satu fatwa tentang IMBT yang menyatakan janji tidak mengikat. Sedangkan lima fatwa lainnya menyatakan secara jelas pengikatan janji, atau tidak menyatakan secara jelas, atau menyatakan janji bisa mengikat dan tidak mengikat terutama di fatwa murâbahah. Fatwa terakhir yang secara spesifik mengatur janji menjadi penyimpul bahwa janji dalam fatwa DSN mengikat meskipun DSN membatasi janji yang mengikat tersebut adalah janji bersyarat. Dalam kondisi seperti ini, seperti disebutkan al-Islambuli, posisi janji telah menggantikan akad karena janji bisa dituntut secara hukum.
Penggunaan janji dalam akad, terutama kombinasi akad, dimaksudkan untuk menghindari praktik yang dilarang yaitu praktik bergabungnya dua akad dalam satu transaksi dan kemungkinan munculnya riba. Janji digunakan karena posisi lembaga keuangan syariah yang sekedar sebagai intermediari sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam akad di lembaga keuangan syariah lebih dari dua belah pihak.

Daftar Pustaka

Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. (Jakarta: Paramadina, 2006). 
‘Abd al-Jabbâr Hamd ‘Abîd al-Sibhânî, "Mulâhâzhât fî Fiqh al-Shayrafah al-Islâmiyyah". Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.16, No. 1, (2003).
Abu Muhammad ‘Alî ibn Ahmad ibn Sa‘îd ibn Hazm, al-Muhalla, j.8, (al-Qâhirah: Dâr al-Ittihâd al-‘Arabî, 1968).
Ahmad ibn Muhammad al-Razîn, “Hukm al-Iltizâm bil-Wafâ’ bil-Wa’d”. Artikel dari http://almoslim.net/node/82806, diunduh 20 Januari 2016.
Ahmad Muhammad Khalîl al-Islambuli, “Hukm al-Wa’d fi al-Fiqh al-Islâmî wa Tathbîqâtuh al-Mu’âshirah”, Jurnal Al-Iqtishâd al-Islmâmî, Universitas King Abdul Aziz, Vol. 16, No. 2, 2003.
‘Alá al-Dîn al-Za‘tarî, "al-‘Uqûd wa Ma‘na Takyîfiha al-Syar‘î", diunduh tanggal 20 Juli 2011 dari situs http://www.alzatari.org/showart_details.php?id=103.
‘Alî Jum‘ah Muhammad (ed.), Fatâwá al-Mu‘âmalât al-Mâliyyah li al-Mashârif wa al-Muassasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah, j.1, (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2010). 
Bank Negara Malaysia. Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam. (Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010).
Jaih Mubarok dan Hasanudi, “Teori al-Wa’d dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah”, Jurnal Al-Ahkam, Vol.XII Nomor 2 Tahun 2012.
DSN dan BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, j.1. (Jakarta: DSN-BI, 2006).
DSN dan BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, j.2, (Jakarta: DSN dan BI, 2010).
Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return. (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998).
Hasanuddin, "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî, j.4, 2918; Ibn ‘Âbidîn, Radd al-Mukhtâr ‘alá Dar al-Mukhtâr, j.2 (Mishr: Al-Munîrah, tt.)
Ibn Qudâmah al-Maqdisi, al-Mughnî, j.5, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîth, 2004).
Kamâl al-Dîn ibn Humâm, Fath al-Qadîr (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H).
Kamâl Taufîq Muhammad Hathâb, "Jurnal Dirâsat Iqtishâdiyyah Islâmiyyah", Vol. 2, No. 10, 2014.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Nomor 5-3. Diakses dari http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-3.htm., pada tanggal 12 Januari 2016.
Louis Ma‘lûf, al-Munjid fî al-Lughah wa-al-A‘lâm (Beirût: Dâr al-Masyriq, 1986).
Mervyn K. Lewis, "In what ways does Islamic banking differ from conventional finance?". Journal of Islamic Economic, Banking, dan Finance, Volume 4, Nomor 3, (September-December 2008).
Majma‘ al-Fiqh al-Islâmî, "al-Ittijâr fil-‘Umalât", diunduh dari http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-2/3.htm, pada tanggal 3 Juli 2011.
Majma‘ al-Fiqh al-Islâmî, "al-Wafâ bil-Wa‘ad wal-Murâbahah lil-Âmir bil-Syirâ'", diunduh dari http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-2/3.htm, pada tanggal 3 Juli 2011
Mohammad Hashim Kamali, "A Sharia Analysis of Issues in Islamic Leasing", Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.20, No. 1, (2007).
Muhammad ibn Ibrâhîm, al-Hiyal al-Fiqhiyyah fi al-Mu‘âmalât al-Mâliyyah. (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2009).
Muhammad Idrîs al-Syâfi‘î, al-Umm, j.3. (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ', 2005).
Muhammad al-Khâthib al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj ilá Ma‘rifah Ma‘ânî al-Minhâj, j.2, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt.).
Muhammad Rawâs Qal‘ahjî, al-Mu’âmalât al-Mâliyah al-Mu’âshirah fî Dhawi al-Fiqh wa al-Syarî’ah. (Beirût: Dâr al-Nafâis, 1999).
Muhammad Maksum, “Economics Ethics In The Fatwa of Islamic Economics”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 15 No.1, Juni 2015.
Muhammad Maksum, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013).
Rafic Yunus al-Masri, “The Binding Unilateral Promise (Wa’d) in Islamic Banking Operation: Is It Pemissibel for a Unilaterial Promise (Wa’d) to be Binding as an Alternative to a Proscribed Contract?”, Jurnal Al-Iqtisha>d al-Islma>mi, Universitas King Abdul Aziz, Vol. 15, No. 2, 2002.
Ramadhân Hâfizh ‘Abd al-Rahmân, al-Buyû‘ al-Dhârrah, (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2006).
Sâmî Ibrâhîm al-Suwaylim, "al-Wasâthah al-Mâliyyah fî al-Iqtishâd al-Islâmî." Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.10, No. 1, (1998).
Syams al-Dîn al-Sarkhasî, al-Mabsûth, j.3. (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1986).
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1982), cet.ke-16.
Shubhî Mahmashânî, al-Nazhariyyah al-‘Âmmah lil-Mûjibât wa-al-‘Uqûd fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah (Beirût: Dâr al-‘Ilm lil-Malayîn, 1983), cet.ke-3.
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, j.4 (Syiria: Dâr al-Fikr, 2006), cet.ke-9.
Wahbah al-Zuhaylî, Al-Mu‘âmalât al-Mâliyyah al-Mu‘âshirah. (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 2002)